Bagaimana Penghentian Kegiatan Pemerintah Berdampak pada Kebijakan Luar Negeri AS?

Jika Kongres Amerika Serikat (AS) gagal menyediakan dana untuk tahun fiskal yang dimulai pada Minggu (30/9) dan pemerintahan ditutup, dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Akan ada banyak pekerja yang dirumahkan sementara dari posisi mereka pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional atau diperintahkan untuk bekerja tanpa bayaran. 

Penutupan pemerintahan juga dapat merusak reputasi Amerika Serikat (AS) pada saat pemerintahan Biden sedang berusaha membujuk banyak negara untuk memihak AS dibandingkan saingannya, China, dan bersatu mendukung Ukraina saat negara tersebut memerangi Rusia. 

Berikut beberapa dampaknya: 

Departemen Pemerintah 

Kedutaan dan konsulat AS akan tetap buka dan pemrosesan paspor serta visa akan terus berlanjut selama ada cukup dana untuk membiayai operasional. Perjalanan dinas, pidato, dan acara lainnya yang tidak penting akan dibatasi. 

Beberapa program bantuan luar negeri mungkin juga kehabisan dana atau kesulitan menjalankan misinya. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, dengan terbatasnya staf yang tersedia untuk melaksanakan dan memantau program, mungkin terjadi keterlambatan dalam menanggapi krisis, memberikan bantuan kesehatan untuk program yang berfokus pada malaria, tuberkulosis atau HIV-AIDS, atau memberikan bantuan keamanan. 

BACA JUGA :   Indonesia Siap Bantu Korban Banjir di Libya dan Gempa di Maroko, Tidak Ada Laporan WNI Jadi Korban

“Pekerjaan kami jelas akan terpengaruh oleh hal ini,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken. “Ini akan mempersulit upaya kita untuk mencoba memajukan keamanan nasional.” 

Dan, meskipun Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menggunakan dana yang tersedia untuk membayar staf lokal selama mungkin, sebagian besar staf lokal di misi luar negeri tunduk pada undang-undang setempat yang melarang cuti – perintah untuk tidak bekerja – dan pekerjaan tidak dibayar. Hal ini dapat membuat departemen tersebut rentan terhadap tuntutan hukum. 

Militer 

Sebanyak 2 juta personel militer di negara itu akan tetap berdinas, dan sekitar setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon akan dirumahkan, dan sebagian lainnya masih tetap bekerja tetapi tidak dibayar. 

Kontrak yang diberikan sebelum penutupan akan terus berlanjut, dan Pentagon dapat memberikan pesanan baru untuk pasokan atau layanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Kontrak baru lainnya, termasuk pembaruan atau perpanjangan, tidak akan diberikan. Pembayaran kepada kontraktor pertahanan seperti Boeing, Lockheed Martin dan RTX yang sebelumnya dikenal sebagai Raytheon, mungkin tertunda. 

BACA JUGA :   Seniman Kaligrafi Indonesia di AS dan Kanada, Ukir Botol hingga Buah, Digaji Rp3 Juta per Jam

Kewenangan untuk mengambil pasokan senjata dari AS untuk Ukraina tetap berlaku. Namun beberapa pengiriman barang-barang pertahanan dapat diperlambat atau dihentikan sementara, dan banyak pekerja yang dirumahkan. 

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi akan terus mempertahankan senjata nuklir. 

Badan Intelijen 

Badan Intelijen Pusat dan badan intelijen lainnya belum mengumumkan secara terbuka rencana penutupan pemerintahan mereka. Namun sebelumnya, staf yang terlibat dalam operasi, analisis, dan aktivitas dunia maya dianggap penting bagi keamanan nasional dan diperintahkan untuk tetap bekerja, mungkin tanpa bayaran. 

Karyawan yang tidak penting akan dipulangkan dan perjalanan yang tidak penting akan dibatalkan atau ditunda. [ah/ft] 

Check Also

PBB Peringatkan Adanya ‘Ledakan’ Kematian Anak-anak di Gaza

BACA JUGA :   Pintu Perbatasan Rafah Dibuka, Ratusan Warga Palestina dan Asing Tinggalkan Gaza